Anggota DPRD Kepulauan Sula Jadi Tersangka Usai Aniaya dan Perkosa Pacar

 

Kasus Menghebohkan Dunia Politik Daerah

Kabar mengejutkan datang dari Maluku Utara. Seorang anggota DPRD Kepulauan Sula jadi tersangka usai aniaya dan perkosa pacar. Kasus ini sontak menarik perhatian publik karena melibatkan figur publik yang seharusnya menjadi panutan masyarakat. Aparat kepolisian telah menetapkan politisi berinisial RA (35) sebagai tersangka setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti.

Menurut laporan resmi pihak kepolisian, kasus ini bermula dari laporan korban, seorang perempuan berinisial MN (27), yang mengaku mengalami kekerasan fisik dan seksual dari tersangka di sebuah penginapan di kawasan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Polisi menyatakan, tindakan tersebut terjadi usai keduanya terlibat adu mulut terkait hubungan pribadi mereka.

Kronologi Kejadian: Dari Pertengkaran Hingga Kekerasan

Awal Perselisihan di Tempat Kejadian

Berdasarkan keterangan korban, pertengkaran bermula ketika MN menolak permintaan RA untuk melanjutkan hubungan asmara yang sudah berjalan selama dua tahun. Emosi RA yang tak terkendali berujung pada tindakan penganiayaan fisik berupa pemukulan di bagian wajah dan perut korban.

Setelah korban tidak berdaya, RA diduga melampiaskan amarahnya dengan melakukan pemerkosaan, meskipun korban berulang kali menolak. Tindakan keji itu kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian oleh korban pada hari berikutnya.

Proses Pelaporan dan Bukti Awal

Usai menerima laporan, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepulauan Sula segera bergerak cepat. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk pakaian korban, hasil visum et repertum dari rumah sakit setempat, serta rekaman CCTV dari area penginapan.

Kapolres Kepulauan Sula, AKBP Andi Purnomo, dalam konferensi pers mengatakan bahwa hasil visum menunjukkan adanya luka fisik dan tanda-tanda kekerasan seksual. Dengan bukti yang cukup kuat, anggota DPRD Kepulauan Sula jadi tersangka usai aniaya dan perkosa pacar resmi diumumkan ke publik pada hari Rabu (13/11/2025).

Polisi Tetapkan Tersangka dan Lakukan Penahanan

Status Hukum dan Pasal yang Dikenakan

Kepolisian menjerat RA dengan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan dan Pasal 285 KUHP tentang Pemerkosaan, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa setidaknya 8 orang saksi, termasuk pegawai penginapan dan teman dekat korban.

“Berdasarkan hasil penyidikan dan bukti yang kami peroleh, sudah cukup kuat untuk menetapkan RA sebagai tersangka,” ujar AKBP Andi. “Kami sudah menahan yang bersangkutan untuk mencegah upaya melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.”

Respons Tersangka dan Pihak DPRD

Sementara itu, RA melalui kuasa hukumnya membantah tuduhan tersebut. Ia mengklaim bahwa hubungan dengan korban bersifat suka sama suka dan tidak ada unsur kekerasan. Namun, pihak kepolisian menegaskan bahwa hasil visum dan keterangan saksi menunjukkan sebaliknya.

Ketua DPRD Kepulauan Sula, H. Abdullah Latupono, menyampaikan bahwa lembaga legislatif daerah menghormati proses hukum yang berjalan. “Kami menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Jika terbukti bersalah, partai maupun lembaga DPRD akan mengambil langkah tegas,” ujarnya.

Dampak Kasus bagi Dunia Politik Daerah

Citra DPRD dan Kepercayaan Publik Menurun

Kasus anggota DPRD Kepulauan Sula jadi tersangka usai aniaya dan perkosa pacar dinilai mencoreng citra lembaga legislatif daerah. Masyarakat menilai perilaku RA tidak mencerminkan moral seorang pejabat publik. Banyak pihak menuntut agar pelaku segera diberhentikan dari jabatannya.

Sejumlah organisasi perempuan di Maluku Utara, termasuk Lembaga Advokasi Perempuan Sula (LAPS), mengecam keras tindakan pelaku. Mereka menilai kasus ini harus menjadi momentum bagi partai politik untuk lebih selektif dalam merekrut kader.

“Kasus ini bukan hanya tentang kekerasan terhadap perempuan, tapi juga soal integritas moral seorang pejabat,” kata Ketua LAPS, Nurhayati Sulaiman. “Kami mendesak agar pelaku diberhentikan sementara hingga proses hukum tuntas.”

Tuntutan Publik agar Ada Efek Jera

Tagar #AdiliAnggotaDPRDSula ramai diperbincangkan di media sosial. Warga menuntut agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Banyak komentar menyoroti betapa pentingnya memberikan efek jera agar kasus serupa tidak terulang, terutama di kalangan pejabat publik.

Langkah Hukum Selanjutnya

Penyidikan Berlanjut dan Pemeriksaan Tambahan

Polisi menyatakan bahwa penyidikan kasus ini masih terus berlanjut. Rencananya, penyidik akan memanggil beberapa saksi tambahan dan menelusuri kemungkinan adanya kasus serupa yang pernah dilakukan oleh tersangka sebelumnya.

Jika terbukti bersalah di pengadilan, tersangka tidak hanya menghadapi hukuman penjara, tetapi juga kemungkinan pemberhentian tetap dari jabatannya sebagai anggota DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Harapan Korban dan Dukungan Publik

Korban MN kini mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis dari LAPS serta lembaga perlindungan perempuan nasional. Ia berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk berani melapor jika mengalami kekerasan.

“Saya hanya ingin keadilan ditegakkan,” ujar MN dalam pernyataannya. “Tidak ada perempuan yang pantas diperlakukan seperti itu, siapapun pelakunya.”

---

Penutup: Hukum Harus Tegak Tanpa Pandang Bulu

Kasus anggota DPRD Kepulauan Sula jadi tersangka usai aniaya dan perkosa pacar menjadi cerminan bahwa kekuasaan tidak boleh menjadi tameng bagi pelaku kejahatan. Semua warga negara, termasuk pejabat, harus tunduk pada hukum yang berlaku. Publik kini menanti langkah tegas aparat penegak hukum agar keadilan benar-benar ditegakkan tanpa diskriminasi.