Jakarta, detikviral.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menggelar rapat koordinasi persiapan Angkutan Lebaran (Angleb) 2025 bersama para pemimpin daerah secara virtual.
Rapat yang digelar pada Senin, 17 Februari 2025 itu membahas sejumlah skema pengaturan pergerakan masyarakat dan angkutan barang guna mengatasi kepadatan selama periode mudik Lebaran. Menhub Dudy menyampaikan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan.
Tentu saja, untuk memastikan kelancaran pergerakan masyarakat. ”Kementerian Perhubungan telah melakukan serangkaian koordinasi awal dengan beberapa kementerian dan lembaga lainnya. Kemenhub juga perlu berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025 sehingga pergerakan masyarakat nantinya bisa berjalan dengan lancar,” kata Menhub Dudy di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
“Kami juga perlu berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025 agar pergerakan masyarakat bisa berjalan lancar,” lanjut Dudy. Salah satu usulan kebijakan yang diajukan adalah penerapan Work From Anywhere (WFA) mulai 24 Maret 2025.
Skema WFA, menurut Menhub, perlu dilakukan mengingat adanya momen dua hari besar yang berdekatan yakni Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025 dan Hari Raya Idul Fitri yang diprediksi jatuh pada 31 Maret – 1 April 2025. Kebijakan ini diperlukan guna mempertimbangkan tren pergerakan masyarakat pada saat mudik yang cukup banyak.
”Kami rekomendasikan WFA mulai 24 Maret 2025 untuk mengurangi kepadatan mobilitas sebelum Lebaran,” imbuh Dudy. Selain WFA, sejumlah skema lain juga dibahas. Termasuk penyediaan angkutan mudik gratis, rekayasa lalu lintas, dan sistem ganjil-genap.
Juga tentang pembatasan penggunaan sepeda motor, dan diskon tarif jalan tol. Karena itu ia mengusulkan alih fungsi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) menjadi rest area sementara untuk memudahkan perjalanan mudik.
Dudy meminta dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan angkutan feeder dari titik-titik kedatangan peserta mudik gratis, penyediaan rest area, serta monitoring dan antisipasi daerah rawan kecelakaan dan kemacetan.
”Kami harap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kebijakan WFA dan menyediakan fasilitas pendukung untuk memastikan kelancaran mudik,” ujarnya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenhub di daerah untuk berkoordinasi dalam mengelola kendaraan umum, khususnya darat, laut, dan penyeberangan.
“Termasuk juga di sektor udara, terutama daerah daerah yang memiliki bandara perintis untuk selalu dipastikan kesiapannya,” kata Tito.*** (dv/tiar)
