Pada awal Februari 2026, ratusan sopir angkutan kota (angkot) di Kota Bekasi melakukan aksi besar-besaran yang akhirnya menjadi sorotan nasional. Aksi itu dikenal sebagai bentuk protes tolak Trans Beken, ratusan supir angkot di Bekasi mogok kerja, setelah pemerintah kota memperkenalkan layanan bus baru bernama Trans Beken. Dampak sosial, ekonomi, hingga dinamika antara pemerintah dan sopir angkot kini memicu diskusi lebih luas tentang modernisasi transportasi publik.
Kebijakan baru ini memicu penolakan sopir angkot karena dinilai merugikan profesi mereka dan berpotensi memangkas sumber pendapatan keluarga. Laporan dari sejumlah media menyebut aksi tersebut melumpuhkan operasional lima trayek angkot utama di Bekasi sekaligus dan mempengaruhi arus lalu lintas di ruas jalan utama Bekasi Selatan.
Kronologi dan Latar Belakang Mogok Kerja
Peluncuran Trans Beken
Pemerintah Kota Bekasi resmi meluncurkan Trans Beken — singkatan dari Trans Bekasi Keren — yang merupakan layanan angkutan umum berbasis bus, pada tanggal 10 Februari 2026. Rute perdana layanan ini menghubungkan Terminal Bekasi dengan kawasan Harapan Indah dengan sembilan unit armada bus dan sekitar 47 titik pemberhentian.
Penumpang awalnya dapat menggunakan layanan ini secara gratis sementara waktu sebagai bagian dari fase uji coba dan sosialisasi. Tujuannya adalah menyediakan transportasi massal yang lebih modern, nyaman, terjadwal, dan terintegrasi dengan moda lain di wilayah Jabodetabek.
Penolakan Sopir Angkot
Namun peluncuran tersebut justru dibalas dengan aksi besar dari komunitas sopir angkot. Mereka melakukan mogok kerja dan demonstrasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bekasi Selatan, menutup jalan dan menghentikan operasional ratusan angkot pada jam sibuk pagi hari.
Para sopir menyatakan keprihatinan bahwa kehadiran Trans Beken yang gratis dan berbagi rute dengan angkot lama akan membuat mereka kehilangan penumpang hingga pendapatan harian menipis. Sebagian sopir bahkan menyebut pendapatan mereka berkurang drastis, beberapa hingga lebih dari setengahnya sejak layanan transportasi baru ini muncul.
Dampak “Tolak Trans Beken, Ratusan Supir Angkot di Bekasi Mogok Kerja”
Penurunan Pendapatan Sopir Angkot
Inti dari protes tolak Trans Beken, ratusan supir angkot di Bekasi mogok kerja adalah ketidakpuasan atas penurunan pendapatan. Seorang sopir angkot Inay mengungkapkan kecemasan bahwa setelah kehadiran Trans Beken, penumpang angkot semakin berkurang dan pendapatannya ikut menurun.
Sebelum Trans Beken, para sopir juga sudah merasakan dampak dari layanan bus sebelumnya seperti Bis Kita, sebuah armada bus yang telah berjalan sejak 2025 dan telah mempengaruhi jumlah penumpang angkot. Kehadiran Trans Beken dipandang memperparah situasi.
Dampak Lalu Lintas dan Aktivitas Publik
Karena mogok kerja, ratusan angkot menghentikan operasional di sejumlah trayek utama, termasuk:
-
Angkot 25 (Rawa Panjang–Stasiun Cakung)
-
Angkot 07 (Terminal Bekasi–Seroja)
-
Angkot 11 (Bantar Gebang–Terminal Bekasi)
-
Angkot 10 (Pondok Ungu–Terminal Bekasi)
-
Angkot 30 (Terminal Bekasi–Taman Harapan Baru)
Gangguan operasional tersebut membuat banyak warga harus mencari moda transportasi alternatif di tengah jam sibuk pagi dan sore. Selain itu, sejumlah aksi mogok diikuti dengan penutupan sebagian jalan utama yang sempat memicu kemacetan.
Dalam beberapa kasus, sopir angkot bahkan sempat menghentikan bus Trans Beken yang sedang beroperasi dan meminta penumpangnya turun untuk menghormati aksi protes.
Sikap Pemerintah dan Aparat
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menanggapi bahwa kehadiran Trans Beken dirancang sebagai solusi transportasi massal yang lebih efisien dan dapat menciptakan penumpang baru, termasuk mereka yang beralih dari kendaraan pribadi atau moda transportasi lain yang lebih mahal seperti ojek online.
Sementara pihak kepolisian memastikan bahwa aksi protes berlangsung relatif tertib dan kemudian dibubarkan setelah dilakukan audiensi bersama pemerintah serta perwakilan sopir. Pengalihan arus dan pengamanan lalu lintas dilakukan untuk menghindari gangguan lebih lanjut bagi pengguna jalan lain.
Isu Utama di Balik Protes Supir Angkot
Ketidaksetaraan Kompetisi
Salah satu alasan utama sopir angkot menunjuk adalah ketidaksetaraan kompetisi antara layanan Trans Beken dengan angkot konvensional. Mereka menilai bila Trans Beken terus beroperasi secara gratis, penumpang cenderung memilih bus yang lebih nyaman tanpa harus membayar, sehingga angkot kehilangan pangsa pasar.
Sopir bernama Inay menyatakan bahwa mereka tidak keberatan dengan kehadiran Bis Kita maupun Trans Beken asal layanan tersebut tetap berbayar, sehingga ada persaingan yang sehat antara moda transportasi.
Kurangnya Sosialisasi
Para sopir juga mengklaim bahwa pemerintah melakukan peluncuran Trans Beken secara sepihak dan minim sosialisasi terhadap pelaku transportasi lokal yang telah beroperasi puluhan tahun. Mereka menuntut adanya dialog dan upaya pencarian solusi sebelum kebijakan dijalankan.
Dampak Ekonomi Mikro
Mengandalkan setoran harian sebagai sumber penghidupan, sopir angkot sangat rentan terhadap fluktuasi jumlah penumpang. Ketika banyak penumpang beralih ke Trans Beken atau Bis Kita, peluang sopir angkot untuk memenuhi target setoran menjadi kian tipis dan mempengaruhi kehidupan keluarga mereka.
Potensi Solusi dan Rekomendasi
Dialog dan Evaluasi Kebijakan
Pemerintah kota bersama organisasi sopir angkot (seperti Organda) tengah diminta untuk membuka ruang dialog yang lebih luas. Evaluasi kebijakan Trans Beken termasuk pembatasan trayek, mekanisme integrasi, pembatasan jam operasional, dan skema tarif perlu dibahas untuk menemukan titik tengah yang adil.
Modernisasi Transportasi Angkot
Anggota DPRD Bekasi bahkan mengusulkan agar angkot turut dimodernisasi seperti contoh sistem di Jakarta (JakLingko) di mana angkot terintegrasi, bermuatan nyaman, dilengkapi fasilitas pendukung, dan sopir mendapatkan perlindungan pendapatan.
Pendekatan serupa memungkinkan angkot tetap relevan di tengah hadirnya Trans Beken serta moda transportasi lain, asalkan tetap memberi kenyamanan dan tarif yang kompetitif.
Kesimpulan
Kasus tolak Trans Beken, ratusan supir angkot di Bekasi mogok kerja mencerminkan dinamika kompleks antara modernisasi transportasi publik dan dampaknya bagi pekerja informal yang bergantung pada sistem transportasi konvensional.
Permasalahan ini bukan sekadar konflik antarmoda, tetapi juga mencakup persoalan ekonomi mikro, keadilan kompetisi, sosialisasi kebijakan publik, dan kebutuhan harmonisasi antara pertumbuhan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak langsung.
Sebagai solusi jangka panjang, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat pengguna, asosiasi sopir angkot, serta pemangku kebijakan diharapkan menghasilkan kebijakan transportasi yang adil, berkelanjutan, dan inklusif untuk semua pihak — baik pengemudi angkot maupun kebutuhan mobilitas warga Bekasi yang terus berkembang.